BRR

Pembentukan BRR

Bencana tsunami pada 26 Desember 2004 telah memporak-poranda bumi Aceh dan Nias. Banyak korban jiwa dan kerugian material yang terhitung jumlahnya. Melihat dampak kerusakan yang terjadi, pemerintah Republik Indonesia menetapkan bencana tsunami di NAD sebagai bencana nasional. Pemerintah lantas menunjuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP) sebagai pelaksana masa tanggap darurat. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, ditunjuk menjadi koordinator kegiatan tanggap darurat dan langsung berkantor di Banda Aceh. Hampir seluruh dunia memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada masyarakat NAD dan Nias. Tercatat 44 negara sahabat turut membantu secara langsung dalam misi kemanusiaan.

Pada fase tanggap darurat tersebut, tercatat pula 16 ribu anggota pasukan negara-negara sahabat diterjunkan dalam apa yang disebut para pengamat sebagai misi nonperang terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Sembilan kapal induk, 14 kapal perang, 31 pesawat terbang, dan 75 helikopter dikerahkan dalam penyelamatan, evakuasi, penyaluran logistik, dan bantuan medis. Fase tanggap darurat ini dinyatakan selesai oleh Presiden RI pada 26 Maret 2005.

Menyusul berakhirnya fase tanggap darurat, pemerintah lantas menugasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengoordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias. Beberapa lembaga kerja sama internasional turut serta dalam proses penyusunan rencana induk. Selain mengulas dengan detail kebutuhan pembangunan kembali kawasan yang dilanda bencana, dokumen ini menegaskan pentingnya pembentukan sebuah lembaga yang bertugas mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias.

Pada 15 April 2005, Presiden RI menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005. Esok harinya, Presiden menetapkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005. Sebagai penguatan dari perpu ini, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, dan untuk organisasional juga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 yang menetapkan keanggotaan Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Peraturan perundangan tersebut menjelaskan bahwa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini terdiri atas tiga instrumen yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi.

Visi BRR

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan NAD-Nias yang dikoordinasi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus dapat selaras dan mendukung terwujudnya visi dan misi dari setiap daerah yang terkena bencana. Untuk itu BRR NAD-Nias sebagai badan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias mendefinisikan visinya: “Mewujudkan masyarakat NAD dan Nias yang Amanah, Bermartabat, Sejahtera, dan Demokratis”

Misi BRR

Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, telah disebutkan kebijakan dasar yang mencakup empat aspek utama sebagai berikut:

  • Membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias, baik kehidupan individu maupun sosialnya.
  • Membangunkembali infrastruktur fisik dan infrastruktur kelembagaan.
  • Membangun kembali perekonomiannya sehingga dapat berusaha sebagaimana sebelumnya.
  • Membangun kembali pemerintahan sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Pokok dari Mandat BRR

1.Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran;

2.Mengorganisasikan dan mengoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yg terkait.

Badan Pelaksana BRR

Badan Pelaksana BRR sebagai instrumen ketiga dalam organisasi BRR berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, dan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 yang menetapkan keanggotaan Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, bertanggung jawab mengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca-bencana. Instrumen inilah yang dikenal luas mengingat perannya selaku pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengelola memiliki makna sebagai perencana dan sekaligus pelaksana dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Badan Pelaksana inilah yang kemudian disebut sebagai Bapel atau yang biasa disebut juga dengan BRR. Sesuai dengan amanat undang-undang, tugas Badan Pelaksana adalah:

  • Merumuskan strategi dan kebijakan operasional.
  • Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana.
  • Menyusun rencana rinci rehabilitasi dan rekonstruksi.
  • Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
  • Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka kerja sama dengan pihak lain.
  • Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Mengorganisasikan dan mengoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.
  • Memastikan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Kewenangan Badan Pelaksana adalah:

  • Mengelola pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  • Mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun keuangan dan teknologi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  • Menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak dibiayai dari APBN.
  • Mengoordinasi dan bekerja sama serta mengawasi pihak luar negeri (asing) dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibiayai langsung oleh pihak luar negeri (asing).
  • Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.

Jenis program yang dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini pun dituangkan dengan jelas pada pasal 4 dan 5 perpu pembentukan badan ini.

  • Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
  • Mengorganisasikan dan mengoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yg terkait.

~ by labsinfo on July 6, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: